PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:

• penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah
• penyelenggaran pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah
• penyelenggaraan administrasi Dinas;
• penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Visi :

SUMATERA BARAT MADANI, MAJU DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA

Misi :

Misi untuk Dinas Sosial adalah Misi-3, Misi-4, Misi-6 dan Misi-8 dari 8 Misi

1.        Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Misi ini untuk mewujudkan kreativitas, sejahtera, unggul dan memiliki daya saing tinggi di tingkat regional. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.

2.        Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan

Misi ini diwujudkan melalui peningkatan inovasi, ekonomi produktif di sektor industri agro dan ekonomi biru, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membangun kewirausahaan daerah pada industri kecil dan menengah. Kondisi ini dapat terwujud dengan penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta menitikberatkan pertumbuhan di kawasan perkotaan dan perdesaan maju

3.        Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif

Misi ini diwujudkan untuk mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata ke seluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

4.        Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah

Misi ini untuk menjawab tuntutan dan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi saat ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yag berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotime (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

5.        Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan

Nilai “ABS-SBK” sebagai landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Disamping itu pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara Kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

6.        Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan

Misi ini diwujudkan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dilengkapi dengan transformasi supremasi hukum, stabilitas ekonomi dan kepemimpinan, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

7.        Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Misi ini menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi

8.        Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

Misi ini diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, manajemen risiko, dan pembiayaan pembangunan yang integratif.

Tugas Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai

fungsi :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah;
2. penyelenggaran pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berikut adalah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang dikelompokkan sesuai dengan bidang pelayanan dan program kerja. Informasi ini berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yang tertuang dalam Pergub terkait:

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan perlindungan dan jaminan sosial;
3. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi bantuan dan jaminan sosial;
4. penyelenggaraan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
5. penyelenggaraan fasilitasi dan bantuan dan jaminan sosial;
6. penyelenggaraan koordinasi perlindungan dan jaminan sosial;
7. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan perlindungan dan jaminan sosial;
8. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
9. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. Untuk melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
2. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Rehabilitasi Sosial;
3. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi Rehabilitasi Sosial;
4. penyelenggaraan fasilitasi Rehabilitasi Sosial;
5. penyelenggaraan koordinasi Rehabilitasi Sosial;
6. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Sosial;
7. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
8. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil, Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial dan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
2. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pemberdayaan sosial;
3. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan sosial;
4. penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan sosial;
5. penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan sosial;
6. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan pemberdayaan sosial;
7. penyelenggaraan laporan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan sosial;
8. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
9. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan penyusunan program Bidang Penanganan Fakir miskin;
2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Penanganan Fakir miskin;
3. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Bidang Penanganan Fakir miskin;
4. pelaksanaan pengelolaan data Bidang Penanganan Fakir miskin;
5. pelaksanaan fasilitasi usaha Bidang Penanganan Fakir miskin;
6. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi Bidang Penanganan Fakir miskin;
7. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi Bidang Penanganan Fakir miskin;
8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.